Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar (BOSDA Dikdas) adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang dielenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar (BOSDA Dikdas). Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar (BOSDA Dikdas) adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada satuan pendidikan formal yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

B.     TUJUAN

Secara umum program BOSDA Dikdas bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOSDA Dikdas juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah

Secara khusus program BOSDA Dikdas bertujuan sebagai berikut :

1.         Memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah negeri dan meringakan beban biaya operasional sekolah swasta di jenjang pendidikan dasar ;

2.         Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kecil SD dan SMP Negeri/Swasta.

C. DASAR

1.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.    Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;

3.    Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014;

4.    Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.

D. SASARAN

Sasaran BOSDA Dikdas bantuan meliputi:

1.    SD dan SMP Negeri/Swasta, alokasi persekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa;

2.    SD dan SMP Negeri/Swasta, kategori sekolah kecil, Sekolah yang mempunyai rombel satu paralel dengan rata-rata siswa/kelas di bawah 20;

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

1.         Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah negeri dan meringankan beban biaya operasional sekolah swasta.

2.         Kualitas pendidikan di sekolah kesil SD dan SMP semakin meningkat.

F. NILAI BANTUAN

Nilai Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Nilai Bantuan
1.	BOSDA SD Negeri/Swasta	jumlah siswa	Rp.100.000, 00
		rata-rata siswa/kelas dibawah 20	Rp.625.000,00
2.	BOSDA SMP Negeri/Swasta	jumlah siswa	Rp.1 15.000,00
		rata-rata siswa/kelas dibawah 20	Rp.750.000,00

G. PRINSIP PEMBERIAN BOSDA

1.         Dana BOSDA Dikdas diberikan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi keperuntukan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan juknis BOSDA Dikdas.

2.         Dana BOSDA Dikdas diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun.

3.         Dana BOSDA Dikdas harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

4.         Standar pembiayaan mengacu kepada kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota

BAB II

PENGGUNAAN DANA BOSDA

Dana BOSDA Dikdas 2014 dapat digunakan untuk:

1.      Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kurikulum 2013

2.      Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa

a.    Pengembangan pendidikan karakter

b.    Pembelajaran remedial

c.    Pembelajaran pengayaan

d.   Pemantapan persiapan ujian

e.    Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka (kepanduan) dan palang merah remaja

f.     Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Penjelasan : digunakan untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, transportasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, membeli alat kesenian, biaya pendaftaran mengikuti lomba, honor pengajar ekstrakurikuler, alat tulis kantor/peralatan/bahan ekstra kurikuler

3. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru

a.       Penggandaan formulir

b.    Alat tulis kantor dalam rangka penerimaan siswa baru.

c.       Konsumsi panitia

d.   Uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru.

4. Pengembangan Perpustakaan

a.    Melengkapi kekurangan pengadaan buku kurikulum 2013

b.    Mengganti buku teks yang rusak

c.    Langganan Koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra.

d.   Akses informasi online

e. Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan

f.  Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan

g. Pengembangan database perpustakaan h. Pemeliharaan perabot perpustakaan

5. Kegiatan Ulangan dan Ujian

a.    Ulangan tengah semester

b.    Ulangan akhir semester/Ulangan kenaikan kelas

c. Ujian sekolah

Penjelasan : digunakan untuk penggandaan soal, fotocopy, honor pengawas ujian dan panitia penyelenggara, makan minum pengawas dan panitia/penyelenggara, honor koreksi ujian, honor penyusun/pembuat soal, honor guru dalam rangka penyusunan rapor/laporan hasil ujian.

6. Pembelian bahan pakai habis

a.    Alat tulis kantor

b.    Suku cadang alat kantor c. Alat-alat kebersihan

7.    Langganan daya dan jasa

Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar

Penjelasan : penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000,00 per bulan.

8.    Perawatan sekolah

a.    Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela

b.    Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

Penjelasan: Penggunaan dana BOSDA untuk perawatan sekolah maksimal 10% dari jumlah dana yang diterima.

9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer

a.    Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)

b.    Pegawai administrasi

c.    Pegawai perpustakaan

d.   Penjaga Sekolah

e.       Satpam

f.     Pegawai Kebersihan

Penjelasan : Sekolah Negeri maksimal 20% dari penerimaan dana BOSDA per tahun, Sekolah Swasta maksimal 40% dari penerimaan dana BOSDA per tahun

10. Pengembangan profesi guru

a.    KKG/MGMP

b.    KKS/MKKS

Penjelasan : Boleh digunakan hanya untuk biaya transport mengikuti kegiatan.

11. Pembiayaan pengelolaan BOSDA Dikdas

a.    Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)

b.    Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOSDA Dikdas dan biaya transportasi dalam rangka mengirim laporan serta mengambil dana BOSDA Dikdas di Bank.

Catatan : Secara keseluruhan dana BOSDA harus ada yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan minimal 50% dari dana yang diterima sekolah

BAB III
LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOSDA

1.      Disimpan dengan maksud dibungakan.

2.      Dipinjamkan kepada pihak lain.

3.      Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOSDA atau software sejenis.

4.      Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, karya wisata (study tour), kegiatan peringatan hari besar/keagamaan.

5.      Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan / Kabupaten / Kota / Pemerintah Daerah / Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik / guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

6.      Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

7.      Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah),

8.      Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.

9.      Membangun gedung/ruangan baru.

10.  Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;

11.  Menanamkan saham.

12.  Belanja modal kecuali buku, alat peraga pendidikan.

13.  Pelatihan/diklat yang dilaksanakan di sekolah kecuali pelatihan kurikulum 2013.

14.  Konsumsi rapat dengan wali murid

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN DANA , PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN

A. TATA CARA PENCAIRAN DANA

1.    Dana BOSDA Dikdas diberikan selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai Desember.

2.    Dana BOSDA Dikdas disalurkan dua kali untuk satu tahun

3.    Penyaluran dana dilakukan antara bulan Januari-Juni dan Juli-Desember

4.    Penyaluran BOSDA Dikdas kepada satuan pendidikan penerima BOSDA dilakukan melalui rekening sekolah

5. Rekening sekolah yang dimaksud butir(4) adalah rekening atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOSDA Dikdas tahun 2014 harus memperhatikan antara lain:

1.         Setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah, disertai tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang;

2.         Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3.         Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti. Tidak boleh ada coretan pada kuitansi (ketikan ditindas);

4.         Setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;

5.         Pemungutan dan/atau pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran/pembelian/ pengadaan/penggandaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

6.         Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis dan lampirannya, maka penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1.         Penerima Dana BOSDA Dikdas 2014 wajib menyampaikan laporan penggunaan dana paling lambat 10 Januari 2015.

2.         Laporan dibuat sekali dalam setahun (semester I dan II dijadikan satu).

3. Laporan Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam angka (1) diatas, memuat :

a.       Uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana BOSDA yang diterima.

b.      RKAS/RAPBS

c.       Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran/penggunaan dana BOSDA Dikdas.

d.      Menyertakan bukti pengeluaran yang sah.

e. Hambatan/kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendala jika memang ada.

4. Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 2 (dua), dijilid, dan disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berhak melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana BOSDA Dikdas 2014.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis pemberian dana BOSDA Dikdas ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait untuk mengimplementasikan dana bantuan biaya operasional sekolah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya sifatnya mengikat, namun strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Dengan demikian diharapkan program bantuan dana BOSDA Dikdas ini dapat mendukung proses belajar mengajar disekolah dan mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui pedoman ini pula diharapkan pemanfaatan dana BOSDA Dikdas dapat meminimalkan kendala-kendala yang mungkin akan ditemui di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs .R. KADARMANTA BASKARA AJI

NIP. 19630225 199003 1 010